Jakarta, indonesiaglobe.co, - Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, menjelaskan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus masuk menjadi bagian dari Sistem Kelistrikan Nasional. Hal itu ia sampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurutnya dalam beberapa bulan yang lalu seluruh Fraksi di Komisi VII sudah sepakat dan memutuskan bahwa PLTN harus dibangun di Indonesia untuk mendukung Industrialisasi dengan listrik yang bersih bebas dari emisi karbon, NOx SOx merkuri dan debu serta stabil  24 jam, guna mempercepat Indonesia menjadi Negara Industri Maju. Hal ini disebabkan Teknologi energi nuklir terus berkembang pesat dan maju.

"Saat ini teknologi PLTN sudah jauh lebih maju dibanding dengan  teknologi era PLTN Chernobyl atau era PLTN Fukushima. Sudah jauh lebih aman dan lebih murah. Costs PLTN jenis SMR dengan kapasitas 300 MW misalnya relatif sangat murah, hanya sekitar 3.5 Cent US$/kwh atau hanya sekitar separoh dari Costs PLTU Batubara,"ujarnya pada indonesiaglobe.co melalui pesan singkatnya

Pada kesempatan RDP tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan berjanji untuk merevisi KEN (Kebijakan Energi Nasional) yang selama ini menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir. 

Seperti diketahui bahwa Pembangkit listrik tenaga nuklir, dapat menghasilkan energi yang begitu besar, rumit dan mahal untuk dibangun sehingga lebih banyak yang tutup daripada membuka.