HNW Kritisi Penghapusan Santunan Kematian Pasien Covid-19

Laporan:

IGNews - Anggota DPR-RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid mengkritisi dan menolak penghapusan santunan korban meninggal akibat Covid-19, dan menuntut untuk mencabut  surat edaran  yang disampaikan oleh Kementerian Sosial ; No.150/3/2/BS.01.02/02/2021. 

Dalam edaran tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kementerian Sosial menyatakan tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat covid-19 bagi ahli waris pada Kementerian Sosial tahun anggaran 2021. 

Menurut Hidayat, penghapusan itu tak sesuai dengan Sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, juga tak sesuai dengan keputusan bersama  Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI yang sejak tahun 2020 telah bersepakat membuat anggaran yang empati kepada korban covid-19 apalagi yang meninggal akibat covid-19 agar bisa menyantuni keluarga korban. 

Penghapusan santunan itu juga tak sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan Pemerintah menyediakan bantuan santunan duka cita pada saat tanggap darurat bencana.

"Selain tak sesuai kesepakatan di DPR dan UU 24/2007, pembatalan dana santunan sosial ini juga tidak menampilkan sikap kenegarawanan dengan empati kepada rakyat yang terkena musibah bencana. Padahal anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar, dalam setahun pandemi hanya dibutuhkan Rp 518 an Miliar untuk santunan korban Covid-19 atau hanya sebesar 0,07% dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi Rp 688,23 Triliun," disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Berita Terkait

Leave a reply