PKB Dukung Revisi UU Pemilu, Tapi Tidak untuk Pilkada

Laporan:

IGNews - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan revisi UU Pemilu perlu dilakukan. Meski begitu, revisi UU Pilkada belum diperlukan karena belum dilakukan 100 persen. 

"Pemilu dan pilkada diatur dalam undang-undang berbeda. Pemilu diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 dan Pilkada diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/02/2021).

Luqman Hakim mengaku sangat gembira dan siap jika saat ini pemerintah sudah memiliki cukup kesempatan dan kesediaan untuk bersama DPR membahas revisi UU Pemilu. 

Namun, ia menambahkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada perlu diberi kesempatan dipraktekkan terlebih dahulu sebelum diajukan revisi. UU ini baru dijalankan pada Pilkada 2018 dan 2020. 

"Ketentuan Jadwal Pilkada serentak November 2024 yang diatur pada Pasal 201 ayat 8 UU ini, beri kesempatan dipraktekkan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan evaluasi," ujar Luqman.

Berita Terkait

Leave a reply